Pengusaha: Libatkan Ahli Untuk Ruu Halal

Para persatuan pengusaha makanan dan minuman, obat, dan kosmetik meminta dpr ri untuk melibatkan para ahli terkait dalam pembahasan ruu jaminan produk halal yang memasuki pembahasan tahap akhir.
Direktur regulasi gabungan persatuan pengusaha makanan dan minuman indonesia franky sibarani mendesak dewan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait pembahasan ruu ini yang melibatkan komponen pengusaha dan badan pengawasan obat dan makanan (bpom), departemen kesehatan, kementerian koperasi, usaha kecil dan menengah, departemen perdagangan dan departemen perindustrian.
"kadin dan pengusaha mendesak dilakukannya kajian mendalam oleh semua pihak yang berkeahlian dengan melibatkan seluruh komponen untuk memastikan bahwa ruu yang disusun tidak menyulitkan ekonomi nasional," tutur franky dalam keterangan pers bersama di menara kadin indonesia, selasa (25/8).
Franky berharap ruu ini justru dapat menggerakkan perekonomian nasional, terutama usaha kecil dan menengah dalam melalui periode krisis. Hingga saat ini, ungkap franky, para pengusaha masih menginginkan agar sertifikasi halal tidak menjadi suatu kewajiban, tetapi dijalankan dengan prinsip sukarela seperti yang diberlakukan sekarang. "tak ada masalah dengan prinsip yang dianut sekarang," lanjut franky.
Hal senada juga disampaikan oleh kepala bidang perdagangan persatuan pengusaha kosmetik indonesia (perkosmi).
Menurut bambang, produk kosmetik sudah berinisiatif masuk ke pasar muslim dan dengan demikian mendorong mereka untuk mendaftarkan produknya. Jika ruu yang bersifat mandatori diterapkan, para pengusaha kecil dan menengah membutuhkan insentif untuk kajian bahan baku dalam proses sertifikasi.
Sementara itu, pengusaha farmasi chrisma albandjar mengatakan, industri obat juga tergolong sulit untuk menerapkan jika ruu bersifat mandatori. Pasalnya, obat terbuat dari belasan ribu item yang harus diteliti satu per satu jika sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban.

Http://www.kompas.com

Peran Asosiasi Pengusaha Belum Efektif

Peran Asosiasi Pengusaha konstruksi di Banten belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas jasa konstruksi serta belum mampunya para pengusaha jasa konstruksi untuk bersaing di tingkat nasional.

“Selama ini yang diandalkan hanya dana APBD saja, padahal banyak pembangunan di bidang konstruksi di Banten, terutama di sektor swasta seperti pabrik-pabrik. Apalagi investasi Banten terus melonjak,” kata Kepala Seksi Usaha Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten Nuryanto.

Ketidakefektifan asosiasi pengusaha juga menurut Nuryanto terlihat dari adanya pengkotak-kotakan kelompok di tubuh asosiasi pengusaha jasa konstruksi. "Seharusnya, sebagaimana peran asosiasi jasa konstruksi, ada pembinaan intensif yang bisa meningkatkan kualitas pengusaha jasa konstruksi," kata Nuryanto.

Ia juga mengungkapkan terkait ditemukannya perusahaan jasa konstruksi fiktif di Banten. "Hal itu bisa dilihat secara online. Masukkan saja nama perusahaannya. Dan akan terlihat apakah terdaftar atau tidak di pusat. Dulu pernah ada pengecekan dan ada yang bodong, tidak ada izin usaha jasa konstruksi (IUJK)-nya," tutur Nuryanto.

Ke depan, sesuai dengan rancangan revisi UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, akan ada penertiban asosiasi pengusaha jasa konstruksi dan perusahaan-perusahaan konstruksi. "Nanti akan dilihat bagaimana keefektifan asosiasi tersebut," katanya.

Di Banten sendiri menurut Nuryanto saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan jasa konstruksi mulai dari yang level kecil hingga besar. Akan tetapi, dari jumlah itu, yang memiliki kualitas baik hanya 20 persen dari Asosiasi Pengusaha yang ada.

"Kami pun dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pelatihan. Akan tetapi terbatas hanya untuk 2 kelas saja. Kami harapkan asosiasi bisa lebih banyak berperan," katanya

e-banten.com

Peran Asosiasi Pengusaha Belum Efektif

Peran asosiasi pengusaha konstruksi di Banten belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas jasa konstruksi serta belum mampunya para pengusaha jasa konstruksi untuk bersaing di tingkat nasional.
“Selama ini yang diandalkan hanya dana APBD saja, padahal banyak pembangunan di bidang konstruksi di Banten, terutama di sektor swasta seperti pabrik-pabrik. Apalagi investasi Banten terus melonjak,” kata Kepala Seksi Usaha Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DMBTR) Provinsi Banten Nuryanto, Senin (23/11).
Ketidakefektifan juga menurut Nuryanto terlihat dari adanya pengkotak-kotakan kelompok di tubuh asosiasi pengusaha jasa konstruksi. "Seharusnya, sebagaimana peran asosiasi jasa konstruksi, ada pembinaan intensif yang bisa meningkatkan kualitas pengusaha jasa konstruksi," kata Nuryanto.
Ia juga mengungkapkan terkait ditemukannya perusahaan jasa konstruksi fiktif di Banten. "Hal itu bisa dilihat secara online. Masukkan saja nama perusahaannya. Dan akan terlihat apakah terdaftar atau tidak di pusat. Dulu pernah ada pengecekan dan ada yang bodong, tidak ada izin usaha jasa konstruksi (IUJK)-nya," tutur Nuryanto.
Ke depan, sesuai dengan rancangan revisi UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, akan ada penertiban asosiasi pengusaha jasa konstruksi dan perusahaan-perusahaan konstruksi. "Nanti akan dilihat bagaimana keefektifan asosiasi pengusaha tersebut," katanya.
Di Banten sendiri menurut Nuryanto saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan jasa konstruksi mulai dari yang level kecil hingga besar. Akan tetapi, dari jumlah itu, yang memiliki kualitas baik hanya 20 persen.
"Kami pun dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pelatihan. Akan tetapi terbatas hanya untuk 2 kelas saja. Kami harapkan asosiasi bisa lebih banyak berperan," katanya. (007)

http://e-banten.com